tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 20053. tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKali ini kita akan membagikan salinan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pdf. Jakarta. Setiap instansi memiliki surat resmi yang digunakan sebagai pemberitahuan yang berkaitan dengan penugasan atau kedinasan, yang dinamakan surat dinas. 3. pdf: peraturan gubernur: 31. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali; b. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. 2. No. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik: dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. 1483, jdih. Perwakilan. 070 PENELITIAN. bahwa untuk tertib pengelolaan tata naskah dinas,. salinan perwal nomor 49 tahun 2011 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kota malang (2) (1. 12. 2. Dikunjungi 197 Jumat, 16 September 2022 07:08:25 PM 0. Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pedoman penyusurian Tata Naskah Dinas bagi lembaga Mengingat - 2 - negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daera ,. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di. . 14 September 2023. pdf. Dengan terbitnya Peraturan. Download Buku Saku. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerinthan desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 37 Tahun 2020. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. Pemerintah Provinsi Riau. Buku Hukum Naskah Akademik Propemperda Rancangan. Tersebab itu, arsip harus dikelola dengan baik dan benar. 42, BN. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor54Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. 2020. Rembang. Ketentuan pembuatan naskah dinas secara khusus diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB: 40: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2020: 2020:. ABSTRAK PERATURAN. Contoh 6: Kop Naskah Dinas Badan Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jin Telp Fax Kode Pos TULUNGAGUNG 7. 1. Contoh 8 : Kop Naskah Dinas RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tata Naskah Dinas lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 6. Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perbup No. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan. PP 2013. tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2). bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun. tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten badung 07:57 17 november, 2013 264 1390. Terdapat pula penambahan perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Kepala Daerah hingga Lurah, perubahan bentuk stempel naskah. Ditetapkan Tanggal. SULAWESI SELATAN NO. Peraturan tentang ' Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah' tersebut,. Naskah Dinas khusus. A Tahun 2011-Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten. ml. jogjakota. 134. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tata Naskah Dinas di Permendagri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah diterbitkan dengan pertimbangan : a. Peraturan Gubernur. Penyelenggara Kegiatan Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Format adalah naskah dinas yang. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang. Kamis (11/3) bertempat di ruang Kelas Lantai 3 Perwakilan BPKP D. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam. Sumber : pa-tangerangkota. Pemerintah Provinsi Riau. download: produk hukum daerah terbaru. Bimtek Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 7. Tahun. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia Berlangganan. Tanggal Peraturan -. Peraturan Perundang-undangan. Amongguru. (2) Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. TATA NASKAH DINAS. Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pasal 16 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. 2. Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama Perangkat. id : 11 hlm. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 20053. PP 2016. 2. Glosarium. co. Notulen adalah. peraturan walikota palembang nomor 69 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tata naskah dinas dilingkungan pemerintah kota palembang. 4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. id: 10 hlm. b. 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan pengertian format yang juga menyebutkan stempel dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Download Peraturan Gubernur Download Abstrak. Subjek. TATA CARA PENOMORAN NASKAH DINAS POLA BARU A. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. B. jumlah 35 halaman. Informasi Dokumen Produk Hukum Pemerintah kota Batu. Agent 009 Servicedesk - 2020-12-28 - Dasar Hukum Tata Naskah Dinas plt dan atau plh Lampiran PMK-182-Plt-dan-Plh-2021. C. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas. Belum Tersedia. Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). DOKUMENTASI . Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah,. rencana aksi daerah pengarustaman gender kabupten tulungagung tahun 2017-2018. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sudah disesuaikan dengan peraturan / keputusan Instansi yang bersangkutan, sehingga sudah dapat implementasikan sesuai kebutuhan dan peraturan / keputusan / ketentuan yang berlaku. Naskah Dinas arahan; b. Admin dari blog Berbagai Naskah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN. Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo: Isi Peraturan: Baru. 30 Desember 2020. Peraturan Walikota No. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995; 8. tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas; 5. PEMERINTAH KOTA PADANG. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraABSTRAK: Menimbang: a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tata Naskah Dinas diTujuan tata naskah dinas adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan tata naskah dinas. 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem. 072 Survey. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; 9. pdf (676 Kb. negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat: lihat katalog : lihat abstrak : pergub no 31 thn 2013. Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan RR Pasca Bencana: 49: Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2019: 2019:2. Tempat Penetapan. Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 86); dan b. Pelayanan. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penyelenggaraan tata. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah. bahwa pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu ada penambahan pengaturan terkait penggunaan tata naskah dinas secara elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan; d. bahwa dalam upaya. INFORMASI SEPUTAR JDIH . Jenis. f 2021, No. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tata naskah dinas, yaitu sebagai berikut: ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan; kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan. go. peraturan bupati ciamis nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati ciamis nomor 61 tahun 2018 tentang alokasi dana desa tahun anggaran. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang. ABSTRAK: Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota? Unduh dan baca dokumen resmi berformat pdf yang berisi peraturan, pedoman, dan contoh naskah dinas yang berlaku sejak tahun 2021. 6. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG Status : Dilihat : 2777 | Diunduh : 769 | Waktu upload : 31-05-2022 10:18:38. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 20, BD 2021 / NO. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan. Prinsip Tata Naskah Dinas. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa - Download as a PDF or view online for free. 2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 4. Singkatan. Karena itu pihaknya meminta Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian dan mulai menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas. Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan: 2021: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal Penetapan: 29 Januari 2021: Tanggal. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN. Tahun: 2010.